Alamat Jalan Raya Kompleks Perkantoran- Tubei
Jumat, 17 April 2015
Rabu, 14 Januari 2015
Minggu, 16 November 2014
Sosialisasi manajemen dana bos
Uram Jaya. Lebong.
Setelah selesai menggelar sosialisasi manajemen dana bos tingkat smp. Tim manajemen BOS kabupaten melanjutkan kegiatan sama terhadap kepala sekolah jenjang satuan pendidikan SD. Pelaksanaan sosialisasi kali ini bertempat di SDN 04 Uram Jaya untuk kelompok K3S wilayah lebong utara dan dilanjutkan ke SDN 02 Lebong Tengah untuk wilayah UPTD Lebong Tengah. Selain dihadiri oleh Tim Manajemen BOS kabupaten kegiatan sosialisasi jenjang SD ini juga dihadiri oleh Kepala UPTD Lebong Utara yang juga ikut serta memberikan arahan dan materi terkait dengan manajemen kepala sekolah sebagai manajer pengelola dana bos di tingkat sekolah.
Pelatihan Pelaporan BOS online oleh Tim BOS kabupaten
Lebong Utara, bertempat di ruang laboratorium ipa smp negeri 1 lebong utara menggelar pelatihan pelaporan bos secara online.
Dalam rangka meningkatkan kinerja tim manajemen bos sekolah maka tim manajemen bos kabupaten yang diketuai kabid dikdas Baheramsyah, M.Pd berinisiatif untuk menggelar pelatihan manajemen pengelolaan dana bos melalui pelaporan bos secara online. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai salah satu bentuk pembinaan tim manajemen bos kabupaten lebong terhadap pengelola bos ditingkat sekolah. Dalam kesempatan pertemuan ini jajaran tim manajemen kabupaten mengundang seluruh kepala sekolah dan bendahara bos se kabupaten lebong untuk dilatih secara bersamaan melakukan praktek entry data bos k7a ke aplikasi pelaporan bos online yang dapat di akses di web bos kemdikbud yakni http://bos.kemdikbud.go.id
Dengan telah dilatihnya seluruh kepala smp dan bendahara bos smp se kabupaten lebong ini diharapkan kedepannya progress pelaporan online dan kinerja pengelola transparansi pedana bos dapat meningkat dan penggunaannya pun harus sesuai dengan petunjuk teknis kementerian pendidikan dan kebudayaan yang telah kita serahkan ke sekolah masing masing.
Narasumber pada pelatihan pelaporan bos online
Lebong Utara, Kabid. Dikdas bersama ketua ketua MKKS SMP kabupaten Lebong saat memberi arahan dan materi pada kegiatan pelatihan pelaporan bos secara online yang dilaksanakan di laboratorium ipa smp negeri 1 Lebong Utara.
Selasa, 10 Desember 2013
MONEV Kurikulum 2013 di Kabupaten Lebong
Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013 Tingkat SMP di Kabupaten Lebong.
Dalam rangka melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi Kurikulum 2013, dengan maksud untuk mengetahui secara langsung tingkat keterlaksanaan kurikulum 2013 dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh sekolah. Rangkaian panjang pengembangan Kurikulum 2013 saat ini telah memasuki tahap implementasi bertahap-terbatas. Untuk tingkat SMP, Kurikulum 2013 telah diimplementasikan di kelas VII pada 1.437 sekolah yang tersebar di 295 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Secara umum monitoring dan evaluasi implementasi Kurikulum 2013 pada tingkat SMP bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapan dan kelayakan implementasi Kurikulum 2013 oleh sekolah.
Sabtu, 27 April 2013
Rabu, 12 September 2012
Senin, 27 Februari 2012
Rapat Koordinasi Pendtaaan BSM dan Rehabilitasi tahun 2012
Kemdikbud Tingkatkan Nominal Beasiswa Siswa Miskin
02/27/2012
Bandung – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan meningkatkan nominal Beasiswa Siswa Miskin (BSM) pada tahun ini. Kebijakan ini diterapkan untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada penerus bangsa dalam mengakses pendidikan dasar dan menengah.
Mendikbud menjelaskan, biaya pendidikan terdiri dari tiga komponen, yaitu biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Sementara Permendikbud Nomor 60 Tahun 2011 tentang larangan pungutan biaya pendidikan dasar, hanya mengatur tentang biaya investasi dan biaya operasional. “Namun biaya personal tetap tidak bisa dihindari,” ujarnya. Biaya personal misalnya meliputi pembelian seragam sekolah, biaya transportasi sehari-hari, atau pembelian alat tulis sekolah. Biaya personal ini, kata Menteri Nuh, variatif dan sulit untuk diprediksi atau dijangkau Kemdikbud, karena kebutuhan tiap siswa berbeda-beda.
Karena itu Kemdikbud menaikkan anggaran BSM supaya siswa yang kondisi ekonominya terbatas bisa menggunakan BSM untuk pengeluaran biaya personal. “Beasiswa Siswa Miskin dinaikkan agar bisa mengcover biaya personal,” tutur Menteri Nuh. Ia menjelaskan, untuk BSM SD naik dari Rp 380.000 menjadi Rp 450.000. “Sementara untuk SMP, dari 580-ribu naik jadi 700-ribuan, dan SMA naik dari 700-ribuan jadi 1-juta,” ujarnya.
Total anggaran untuk BSM yang sudah masuk APBN 2012 mencapai 3,9 trilyun rupiah. Namun untuk total bantuan pendidikan yang akan dijadikan beasiswa, Kemdikbud sudah memasukkan tambahan sebesar 2 trilyun rupiah ke dalam APBN-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara – Perubahan). “Jadi total ada lima sampai enam trilyun, termasuk untuk mahasiswa,” ujarnya. Tambahan anggaran yang dimasukkan dalam APBN-P ini dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dapat menimbulkan konsekuensi berupa turunnya daya beli. Menteri Nuh mengatakan, pencairan BSM juga harus sejalan dengan kenaikan BBM. "Seandainya BBM naik 1 April, maka BSM juga harus berjalan bersamaan dengan itu, jadi BSM juga keluar April," tegasnya.
Berita BSM 2012
Kemdikbud Tingkatkan Nominal Beasiswa Siswa Miskin
02/27/2012
Depok – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan meningkatkan nominal Beasiswa Siswa Miskin (BSM) pada tahun ini. Kebijakan ini diterapkan untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada penerus bangsa dalam mengakses pendidikan dasar dan menengah. Demikian dikatakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh usai membuka Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2012 di Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan Kemdikbud, Depok, (27/02).
Mendikbud menjelaskan, biaya pendidikan terdiri dari tiga komponen, yaitu biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Sementara Permendikbud Nomor 60 Tahun 2011 tentang larangan pungutan biaya pendidikan dasar, hanya mengatur tentang biaya investasi dan biaya operasional. “Namun biaya personal tetap tidak bisa dihindari,” ujarnya. Biaya personal misalnya meliputi pembelian seragam sekolah, biaya transportasi sehari-hari, atau pembelian alat tulis sekolah. Biaya personal ini, kata Menteri Nuh, variatif dan sulit untuk diprediksi atau dijangkau Kemdikbud, karena kebutuhan tiap siswa berbeda-beda.
Karena itu Kemdikbud menaikkan anggaran BSM supaya siswa yang kondisi ekonominya terbatas bisa menggunakan BSM untuk pengeluaran biaya personal. “Beasiswa Siswa Miskin dinaikkan agar bisa mengcover biaya personal,” tutur Menteri Nuh. Ia menjelaskan, untuk BSM SD naik dari Rp 380.000 menjadi Rp 450.000. “Sementara untuk SMP, dari 580-ribu naik jadi 700-ribuan, dan SMA naik dari 700-ribuan jadi 1-juta,” ujarnya.
Total anggaran untuk BSM yang sudah masuk APBN 2012 mencapai 3,9 trilyun rupiah. Namun untuk total bantuan pendidikan yang akan dijadikan beasiswa, Kemdikbud sudah memasukkan tambahan sebesar 2 trilyun rupiah ke dalam APBN-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara – Perubahan). “Jadi total ada lima sampai enam trilyun, termasuk untuk mahasiswa,” ujarnya. Tambahan anggaran yang dimasukkan dalam APBN-P ini dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dapat menimbulkan konsekuensi berupa turunnya daya beli. Menteri Nuh mengatakan, pencairan BSM juga harus sejalan dengan kenaikan BBM. "Seandainya BBM naik 1 April, maka BSM juga harus berjalan bersamaan dengan itu, jadi BSM juga keluar April," tegasnya.
02/27/2012
Depok – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan meningkatkan nominal Beasiswa Siswa Miskin (BSM) pada tahun ini. Kebijakan ini diterapkan untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada penerus bangsa dalam mengakses pendidikan dasar dan menengah. Demikian dikatakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh usai membuka Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2012 di Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan Kemdikbud, Depok, (27/02).
Mendikbud menjelaskan, biaya pendidikan terdiri dari tiga komponen, yaitu biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Sementara Permendikbud Nomor 60 Tahun 2011 tentang larangan pungutan biaya pendidikan dasar, hanya mengatur tentang biaya investasi dan biaya operasional. “Namun biaya personal tetap tidak bisa dihindari,” ujarnya. Biaya personal misalnya meliputi pembelian seragam sekolah, biaya transportasi sehari-hari, atau pembelian alat tulis sekolah. Biaya personal ini, kata Menteri Nuh, variatif dan sulit untuk diprediksi atau dijangkau Kemdikbud, karena kebutuhan tiap siswa berbeda-beda.
Karena itu Kemdikbud menaikkan anggaran BSM supaya siswa yang kondisi ekonominya terbatas bisa menggunakan BSM untuk pengeluaran biaya personal. “Beasiswa Siswa Miskin dinaikkan agar bisa mengcover biaya personal,” tutur Menteri Nuh. Ia menjelaskan, untuk BSM SD naik dari Rp 380.000 menjadi Rp 450.000. “Sementara untuk SMP, dari 580-ribu naik jadi 700-ribuan, dan SMA naik dari 700-ribuan jadi 1-juta,” ujarnya.
Total anggaran untuk BSM yang sudah masuk APBN 2012 mencapai 3,9 trilyun rupiah. Namun untuk total bantuan pendidikan yang akan dijadikan beasiswa, Kemdikbud sudah memasukkan tambahan sebesar 2 trilyun rupiah ke dalam APBN-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara – Perubahan). “Jadi total ada lima sampai enam trilyun, termasuk untuk mahasiswa,” ujarnya. Tambahan anggaran yang dimasukkan dalam APBN-P ini dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dapat menimbulkan konsekuensi berupa turunnya daya beli. Menteri Nuh mengatakan, pencairan BSM juga harus sejalan dengan kenaikan BBM. "Seandainya BBM naik 1 April, maka BSM juga harus berjalan bersamaan dengan itu, jadi BSM juga keluar April," tegasnya.
Minggu, 12 Februari 2012
Berbagi Pengalaman Mengajar
Kepala SDN 06 Lebong Atas (A.Gusti, SPd) sedang mempraktekkan kemampuan mengajarnya dihadapan murid-murid SDN 06 Pinang Belapis.
KUNJUNGAN KERJA BIDANG DIKDAS DIKNASPORA KE SUNGAI LISAI
Tubei, Diknaspora Lebong,
Dalam rangka verifikasi dan Validasi data pendidikan guna memperoleh data yang akurat, Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Diknaspora telah melaksanakan kunjungan kerja ke Sekolah Dasar 06 Pinang Belapis Desa Sungai Lisai dan Kelas Jauh di desa Air Putih pada tanggal 9 s.d 11 Februari 2012. Program Pendidikan Dasar ini juga ternyata ikut didukung oleh KKKS Wilayah UPTD Lebong Utara dan Lebong Atas dan Para Pengurus Pramuka Kabupaten Lebong sehingga berinisiatif untuk ikut serta dalam kegiatan ini. Selain untuk memperoleh data pendidikan diwilayah tersebut kunjungan kerja ini juga diisi dengan kegiatan Pemberian Bantuan Seperangkat alat Pembelajaran untuk masing-masing siswa, alat pengeras suara berupa Ampli dan Toa, serta Pelatihan dan Permainan langsung diasuh Kakak-kakak Pembina dan Penegak Pramuka Lebong.
Kamis, 06 Oktober 2011
Sabtu, 01 Oktober 2011
Hasil Survei Tentang Mekanisme BOS
Diposting oleh Tim BOS | Tanggal 2011-09-22
Sumber: Tim Manajemen BOS Pusat, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kemdiknas
A. Latar Belakang
Perubahan mekanisme penyaluran dana BOS pada tahun anggaran 2011 melalui dana transfer ke kabupaten/kota mengalami beberapa kendala di lapangan. Salah satu kendala yang saat ini dapat diukur adalah keterlambatan penyaluran dana BOS dari kas daerah ke sekolah. Dibandingkan dengan mekanisme penyaluran dana BOS periode tahun 2005-2010, dari sisi kecepatan penyaluran dana sampai sekolah, tahun 2011 jauh sangat lambat.
Berbagai diskusi di jajaran tingkat nasional, kedua sistem ini banyak diperdebatkan kelebihan dan kelemahan dari sudut pandang masing-masing. Opini/pendapat para pelaksana program BOS di daerah, khususnya dari Tim BOS kabupaten/kota yang telah mengalami 2 sistem penyaluran yang berbeda, tentu akan memberikan penilaian yang objektif. Untuk itu, Kementerian Pendidikan Nasional telah melakukan survei kepada Tim Manajemen BOS kabupaten/kota seluruh Indonesia.
B. Tujuan Survei
Survei ini bertujuan untuk menggali dan mengumpulkan pendapat Tim Manajemen BOS kabupaten/kota terhadap mekanisme penyaluran dana BOS yang mana yang paling efektif dalam rangka untuk perbaikan kinerja penyaluran dan pengelolaan dana BOS yang akan datang.
C. Metodologi
Sebagai responden dari survei ini adalah seluruh Tim Manajemen BOS kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang hadir pada acara workshop pendataan BOS di 4 region, yaitu di Batam, Bandung, Makasar dan Surabaya. Pengumpulan data dilakukan melalui pengisian daftar pertanyaan/kuesioner dari setiap responden (Terlampir kuesioner). Setiap responden diminta untuk memilih salah satu jawaban dari 3 alternatif bentuk mekanisme penyaluran dana BOS, sebagai berikut:
1. Alternatif 1: mekanisme seperti pada tahun anggaran 2011 yaitu dana ditransfer dari Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah, kemudian Kas Umum Daerah menyalurkan ke sekolah.
2. Alternatif 2: mekanisme seperti tahun 2010 dan sebelumnya, di mana dana BOS disalurkan langsung dari Dinas Pendidikan Propinsi ke sekolah.
3. Alternatif 3: Selain alternatif 1 dan alternatif 2, Jelaskan seperti apa usulan Saudara.
Setiap responden juga diminta memberi alasan terhadap pilihannya.
D. Hasil Analisis
Dari 497 pengelola BOS kabupaten/kota di seluruh Indonesia, terdapat 481 (96,8%) orang yang mengisi dan mengembalikan angket. Dari 481 pengelola BOS yang mengembalikan kuesioner, 88,4% memilih mekanisme pencairan dana BOS kembali ke sistem tahun 2010; 7,0% memilih mekanisme seperti tahun 2011 sedangkan sisanya (4,6%) mengusulkan sistem yang lain.
Alasan yang diutarakan oleh kabupaten/kota yang memilih alternatif 1(tetap seperti mekanisme penyaluran seperti tahun 2011) antara lain:
1) Penyaluran dana lebih cepat
2) Pengawasan/kendali penggunaan dana di sekolah lebih akurat, lebih terkontrol
3) Rentang kendali lebih dekat, khususnya jika ada kesalahan
4) Sesuai dengan undang-undang bahwa pendidikan dasar adalah wewenang kab/kota
5) Agar pemda punya tanggung-jawab
Alasan utama yang diutarakan kabupaten/kota yang memilih alternatif 2 (kembali ke sistem tahun 2010) antara lain:
1) Mekanisme mudah dan sederhana
2) Mekanisme 2011 menjadi rumit karena harus mengikuti aturan pengelolaan keuangan daerah
3) Dana lebih cepat diterima sekolah
4) Sekolah tidak siap dengan mekanisme tahun 2011
Beberapa kabupaten/kota yang mengusulkan alternatif 3, kurang jelas dalam memberikan usulan, kecuali mengusulkan agar dana disalurkan langsung dari pusat ke sekolah.
E. Kesimpulan
Hasil survei terhadap keinginan tim BOS kabupaten/kota terhadap mekanisme penyaluran BOS tahun yang akan datang dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Sebagian besar tim BOS kabupaten/kota (88,4%) menginginkan mekanisme pencairan dana BOS masa yang akan datang kembali kepada sistem tahun 2010.
2. Alasan utama pemilihan mekanisme seperti tahun 2010 dibandingkan tahun 2011 adalah birokrasi sederhana sehingga dana lebih cepat diterima oleh sekolah.
3. Hanya sebagian kecil (7,0%) kabupaten/kota yang mengatakan mekanisme pencairan dana BOS tahun 2011 lebih baik dari tahun 2010 dengan beberapa alasan. Di antara kabupaten tersebut hanya 7 Tim BOS kabupaten (1,4%) yang beralasan bahwa melalui mekanisme 2011 dana BOS lebih cepat diterima oleh sekolah dibandingkan tahun 2010.
4. Dari 7 Tim BOS Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa dana BOS dapat sampai di sekolah lebih cepat dibandingkan dengan mekanisme tahun 2010, hanya 4 kabupaten yang konsisten antara kinerjanya dengan pendapatnya.
Sumber: Tim Manajemen BOS Pusat, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kemdiknas
A. Latar Belakang
Perubahan mekanisme penyaluran dana BOS pada tahun anggaran 2011 melalui dana transfer ke kabupaten/kota mengalami beberapa kendala di lapangan. Salah satu kendala yang saat ini dapat diukur adalah keterlambatan penyaluran dana BOS dari kas daerah ke sekolah. Dibandingkan dengan mekanisme penyaluran dana BOS periode tahun 2005-2010, dari sisi kecepatan penyaluran dana sampai sekolah, tahun 2011 jauh sangat lambat.
Berbagai diskusi di jajaran tingkat nasional, kedua sistem ini banyak diperdebatkan kelebihan dan kelemahan dari sudut pandang masing-masing. Opini/pendapat para pelaksana program BOS di daerah, khususnya dari Tim BOS kabupaten/kota yang telah mengalami 2 sistem penyaluran yang berbeda, tentu akan memberikan penilaian yang objektif. Untuk itu, Kementerian Pendidikan Nasional telah melakukan survei kepada Tim Manajemen BOS kabupaten/kota seluruh Indonesia.
B. Tujuan Survei
Survei ini bertujuan untuk menggali dan mengumpulkan pendapat Tim Manajemen BOS kabupaten/kota terhadap mekanisme penyaluran dana BOS yang mana yang paling efektif dalam rangka untuk perbaikan kinerja penyaluran dan pengelolaan dana BOS yang akan datang.
C. Metodologi
Sebagai responden dari survei ini adalah seluruh Tim Manajemen BOS kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang hadir pada acara workshop pendataan BOS di 4 region, yaitu di Batam, Bandung, Makasar dan Surabaya. Pengumpulan data dilakukan melalui pengisian daftar pertanyaan/kuesioner dari setiap responden (Terlampir kuesioner). Setiap responden diminta untuk memilih salah satu jawaban dari 3 alternatif bentuk mekanisme penyaluran dana BOS, sebagai berikut:
1. Alternatif 1: mekanisme seperti pada tahun anggaran 2011 yaitu dana ditransfer dari Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah, kemudian Kas Umum Daerah menyalurkan ke sekolah.
2. Alternatif 2: mekanisme seperti tahun 2010 dan sebelumnya, di mana dana BOS disalurkan langsung dari Dinas Pendidikan Propinsi ke sekolah.
3. Alternatif 3: Selain alternatif 1 dan alternatif 2, Jelaskan seperti apa usulan Saudara.
Setiap responden juga diminta memberi alasan terhadap pilihannya.
D. Hasil Analisis
Dari 497 pengelola BOS kabupaten/kota di seluruh Indonesia, terdapat 481 (96,8%) orang yang mengisi dan mengembalikan angket. Dari 481 pengelola BOS yang mengembalikan kuesioner, 88,4% memilih mekanisme pencairan dana BOS kembali ke sistem tahun 2010; 7,0% memilih mekanisme seperti tahun 2011 sedangkan sisanya (4,6%) mengusulkan sistem yang lain.
Alasan yang diutarakan oleh kabupaten/kota yang memilih alternatif 1(tetap seperti mekanisme penyaluran seperti tahun 2011) antara lain:
1) Penyaluran dana lebih cepat
2) Pengawasan/kendali penggunaan dana di sekolah lebih akurat, lebih terkontrol
3) Rentang kendali lebih dekat, khususnya jika ada kesalahan
4) Sesuai dengan undang-undang bahwa pendidikan dasar adalah wewenang kab/kota
5) Agar pemda punya tanggung-jawab
Alasan utama yang diutarakan kabupaten/kota yang memilih alternatif 2 (kembali ke sistem tahun 2010) antara lain:
1) Mekanisme mudah dan sederhana
2) Mekanisme 2011 menjadi rumit karena harus mengikuti aturan pengelolaan keuangan daerah
3) Dana lebih cepat diterima sekolah
4) Sekolah tidak siap dengan mekanisme tahun 2011
Beberapa kabupaten/kota yang mengusulkan alternatif 3, kurang jelas dalam memberikan usulan, kecuali mengusulkan agar dana disalurkan langsung dari pusat ke sekolah.
E. Kesimpulan
Hasil survei terhadap keinginan tim BOS kabupaten/kota terhadap mekanisme penyaluran BOS tahun yang akan datang dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Sebagian besar tim BOS kabupaten/kota (88,4%) menginginkan mekanisme pencairan dana BOS masa yang akan datang kembali kepada sistem tahun 2010.
2. Alasan utama pemilihan mekanisme seperti tahun 2010 dibandingkan tahun 2011 adalah birokrasi sederhana sehingga dana lebih cepat diterima oleh sekolah.
3. Hanya sebagian kecil (7,0%) kabupaten/kota yang mengatakan mekanisme pencairan dana BOS tahun 2011 lebih baik dari tahun 2010 dengan beberapa alasan. Di antara kabupaten tersebut hanya 7 Tim BOS kabupaten (1,4%) yang beralasan bahwa melalui mekanisme 2011 dana BOS lebih cepat diterima oleh sekolah dibandingkan tahun 2010.
4. Dari 7 Tim BOS Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa dana BOS dapat sampai di sekolah lebih cepat dibandingkan dengan mekanisme tahun 2010, hanya 4 kabupaten yang konsisten antara kinerjanya dengan pendapatnya.
Mekanisme Penyaluran BOS Perlu Dievaluasi
Mekanisme Penyaluran BOS Perlu Dievaluasi
Tanggal :
13 Sep 2011
Sumber :
sinarharapan.co.id
Prakarsa Rakyat,
SEMARANG - Pakar pendidikan yang juga Rektor Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) PGRI Semarang, Muhdi, mengingatkan perlunya evaluasi terhadap mekanisme penyaluran bantuan operasional sekolah (BOS).
"Masalahnya, BOS ini penting, sangat dibutuhkan oleh sekolah. Kalau bisa, turunnya awal triwulan karena sekolah sangat butuh," katanya di Semarang, Selasa (13/9), menanggapi masih adanya keterlambatan penyaluran dana BOS.
Menurut dia, mekanisme baru penyaluran BOS yang saat ini tak lagi melalui pemerintah provinsi, namun langsung ke pemerintah kabupaten dan kota, seharusnya membuat penyalurannya berjalan lebih lancar dan efektif.
Akan tetapi, kata dia, tetap saja ada daerah yang penyaluran BOS tersebut terlambat sehingga akhirnya sekolah yang dirugikan dengan keterlambatan itu. Apalagi, katanya, untuk sekolah-sekolah kecil yang berada di daerah pinggiran.
Ia mengatakan, sekolah dengan kondisi semacam itu mengandalkan BOS sebagai satu-satunya sumber operasional sekolah, karena kebanyakan siswa berasal dari kalangan tidak mampu dan mereka tak bisa menghimpun biaya dari masyarakat.
"Dengan mekanisme baru, BOS yang berasal dari pusat akan masuk ke anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten dan kota, namun hanya 'numpang lewat' karena harus segera disalurkan ke sekolah," katanya.
Melalui mekanisme semacam itu, kata dia, seharusnya penyaluran BOS bisa dilakukan secara cepat karena tidak perlu melalui proses panjang lagi setelah masuk APBD, mengingat alokasinya sudah jelas dan pasti.
"Harus 'dirembuk' (dibahas, red.) di DPRD kabupaten dan kota bagaimana lagi? Peruntukannya sudah jelas, berapa siswa yang dapat, besarnya berapa. Setelah dana dikirim dari pusat, seharusnya segera disalurkan ke sekolah," katanya.
Ia membandingkan dengan pembayaran tunjangan sertifikasi profesi dosen bersifat triwulan, namun tidak mengalami keterlambatan, padahal BOS sifatnya lebih mendesak untuk kelangsungan operasional sekolah.
"Saya menduga proses panjang justru berada di daerah, setelah BOS dikirim dari pusat harus melalui pembahasan terlebih dulu di DPRD kabupaten dan kota. Kalau Jateng relatif baik, namun kasihan daerah-daerah terpencil," katanya.
Muhdi yang juga Sekretaris Umum PGRI Jateng itu mengatakan, jangan sampai ada lagi sekolah yang terpaksa menghutang terlebih dulu untuk mencukupi biaya operasional yang dibutuhkan, akibat dana BOS tak kunjung cair. (Ant)
Kamis, 29 September 2011
Perpisahan dengan Kepala Sekolah SDN 03 Lebong Atas
Kepala Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong menyerahkan bingkisan kepada Kepala SDN 03 Lebong Atas Azzahari, A.ma.Pd. yang telah memasuki masa pensiun tmt bulan Oktober 2011. Dalam arahannya kepala Dinas Dinaspora mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ka. SDN 03 Lebong atas yang telah mengabdikan dirinya sebagai PNS selama 31 tahun 10 bulan.
Kamis, 08 September 2011
Workshop Pendataan BOS Tahun 2011
Tim Manajemen BOS Pusat akan menyelenggarakan workshop pendataan untuk tahun ajaran 2011/12. Setiap kabupaten/kota diundang 2 orang yaitu satu mewakili Tim Data SD dan satu mewakili Tim Data SMP. Workshop akan diadakan di:
1. Batam (7-10 September 2011)
2. Bandung (7-10 September 2011)
3. Makasar (13-16 September 2011)
4. Surabaya (13-16 September 2011)
Workshop ini harus menghasilkan dana jumlah siswa per sekolah tahun ajaran 2011/12.
Dalam Waktu dekat Diknaspora akan melaksanakan Pelatihan BOS Tingkat Sekolah
Dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas sekolah dan madrasah, Pemerintah Indonesia memperoleh hibah dari Pemerintah Australia untuk menyelenggarakan pelatihan kepada seluruh SD/MI/SMP/MTs di Indonesia. Setiap sekolah/madrasah akan diundang 3 orang yaitu Kepala Sekolah/Madrasah,Bendahara dan satu orang unsur masyarakat yang mewakili komite sekolah atau Tim BOS Sekolah/Madrasah. Pelatihan akan dilaksanakan 3-4 hari. Materi utama pelatihan ini mencakup:
1. Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah
2. Penyusunan Rencana Kerja Sekolah/Madrasah
3. Manajemen Keuangan Sekolah
4. Pendidikan Karakter Bangsa
Materi pelatihan dalam bentuk print-out dan DVD telah dikirim ke seluruh kabupaten/kota. Setiap Tim BOS kabupaten/kota dan propinsi agar segera melaporkan jadual pelatihan BOS di masing-masing kabupaten/kota.
Senin, 04 April 2011
Diknaspora ikuti sosialisasi SPM
Dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang pelayanan pendidikan, Diknaspora kabupaten lebong ikuti kegiatan sosialisasi dan pelatihan Standar Pelayanan minimal yang diselenggarakan oleh kementerian pendidikan nasional. Kegiatan tersebut dilaksanakan di hotel grand ussu cisarua bogor pada tanggal 5 - 7 april 2011.
Jumat, 25 Maret 2011
Try Out Ujian Nasional
25 - 26 Maret 2011, Diknaspora Lebong selenggarakan Try Out Ujian Nasional Siswa kelas VI SD/MI. Setelah selesai TO tingkat SD/MI direncanakan akan disusul TO tingkat SMP/MTs pada tanggal 28-29 Maret 2011.
Langganan:
Postingan (Atom)